Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kerinci menyatakan kabupaten itu akan menerima kunjungan kehormatan tim Kajian Pendidikan dan Kebudayaan Presiden Republik Indonesia yang dipimpin oleh Meutia Hatta.
“Kita akan segera mendapat kunjungan utusan Presiden RI yang dipimpin Meutia Hatta yang akan datang guna melakukan survei atau kajian terhadap khasanah kebudayaan dan sejarah Kabupaten Kerinci yang belakangan marak diberitakan di media massa,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kerinci,
Arlis Haru, di Kerinci, Selasa.
Dia mengatakan, tim yang dipimpin Mutia tersebut adalah Dewan Pertimbangan Kebudayaan Presiden RI, beranggotakan 6 orang utusan yang terdiri dari para pakar kebudayaan dan sejarah.
“Mereka akan melakukan pengamatan langsung dan kajian atas berbagai aset sejarah dan kebudayaan Kerinci yang tersebar di berbagai kawasan baik di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungaipenuh,” kata Arlis.
Lebih jauh dia menyampaikan, adapun keenam anggota tim tersebut adalah Prof Dr Yanuarius Kalibau, Syahlarriadi, Rusdi Agus Rianto, Seni Gumilang, dan Yudianti Prameswari.
Sementara beberapa objek yang akan disurvei tim kajian tersebut terdiri dari beberapa situs budaya seperti situs Batu Gong di Kumun Kota Sungaipenuh, tempat ditemukannya fosil makhluk purba beberapa waktu lalu.
Juga situs batu-batu megalitik dan Seilindrik, Dolmen dan Menhir seperti Batu Patah di Muak, batu Kursi di Lolo Kecil yang telah berumur 12 ribu tahun, lalu batu lesung, batu berukir, Kubang Guci, juga goa Kasah.
Sementara Budayawan Kerinci perwakilan BP3 Jambi di Kerinci Iskandar Zakaria menilai adanya kunjungan tim kebudayaan dan sejarah utusan Presiden ini diharapkan menjadi dampak positif bagi perunutan perkembangan sejarah dan peradaban serta kebudayaan masa lalu Kerinci yang sudah sangat tua, untuk masa depan Indonesia.
“Mudah-mudahan ini momen awal bagi terkuaknya rahasia sejarah kebudayaan Kerinci yang memang terbilang unik dan khas namun selama ini jarang jadi perhatian publik. Ini menjadi bukti kalau sekarang Kerinci sudah mulai menjadi pusat perhatian publik luas khususnya pemerintah pusat,” kata Iskandar.